wakil ketua dpr priyo budi santoso menilai putusan mahkamah konstitusi yang menyerahkan kewenangan kepada dpd supaya mengajukan serta membicarakan rancangan undang-undang (ruu) menambahkan kewenangan seperti dan diinginkan dpd.
saya harap dpr mau mentaati putusan mk soal kewenangan dpd pada proses legislasi bersama dpr serta presiden. cuma saja dpd belum mampu ikut memutuskan ataupun ketok palu di paripurna dpr bersama presiden, kata priyo budi santoso pada `dialog kenegaraan: politik legislasi pasca putusan mahkamah konstitusi` di gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, rabu.
pembicara lainnya di dialog tersebut adalah, ketua dpd ri irman gusman, mantan sekjen dpd ri siti nurbaya bakar, serta pakar hukum tata negara irman putra sidin.
menurut priyo, putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi pada uu no 27 tahun 009 mengenai md3 serta uu no 12 tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundangan sudah membesarkan kewenangan dpd, biarpun masih separuh yang diimpikan oleh dpd.
Yang Lain: cincin couple - cincin pasangan murah - cincin perak murah - perak murah
meskipun dpd sudah mempunyai kewenangan agar mengajukan juga membahas ruu bersama dpr, tutur dia, tapi belum memiliki hak untuk ikut mengambil langkah.
dpd dan belum memiliki hak angket, hak interpelasi, hak menyampaikan masukan, serta sebagainya. namun, putusan mk tersebut merupakan momentum bermanfaat kepada dpd untuk berperan lebih aktif pada proses pembahasan ruu, katanya.
politisi partai golkar ini menambahkan, selanjutnya tergantung selama cara dod ri untuk memastikan dpr ri juga tokoh-tokoh nasional selama menciptakan peran itu.
ketua dpd irman gusman menungkapkan putusan mk itu menyerahkan kewenangan lebih sulit terhadap dpd agar merumuskan dan membahas ruu bersama dpr, terutama ruu dan terkait dengan otonomi daerah.
irman harapkan, melalui keterlibatan dpd dalam pembahasan ruu dengan begini mau tambah meningkatkan produktivias serta kualitas produk uu dan dihasilkan dpr bersama dpd.
bagi kami saat ini yang berguna prosesnya lagi, oleh karenanya mekanisme legislasi pas melalui putusan mk, katanya.