komisi iv dpr ri menggelar audensi dengan koalisi masyarakat sipil serta komnas ham, perihal rancangan undang-undang (ruu) pemberantasan perusakan hutan (p2h).
audensi ini selama rangka menyerap pendapat daripada seluruh kalangan, tergolong daripada grup yang menolak disahkannya ruu p2h, kata anggota komisi iv dpr ri, sri hidayati, di sela-sela audensi pada gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, senin.
komisi iv dpr ri, papar sri, sudah mengerjakan pembahasan ruu p2h melalui melibatkan seluruh penanggung jawab kepentingan, termasuk menggarap sosialisasi terhadap penduduk.
katanya, koalisi ini tak dapat info mengenai pembahasan ruu p2h karena dilakukan secara tertutup. padahal kita (komisi iv) telah melakukan sosialisasi perihal p2h melalui semua bagian dan mencari jaring pendapat, mengerjakan sosialisasi ke seluruh universitas, pergi ke masukan pakar kehutanan, menggarap kunjungan ke brazil dan lain sebagainya, tutur sri.
Informasi Lainnya:
audensi komisi iv dpr ri dipimpin dengan wakil ketua komisi iv dpr, herman khaeron serta firman subagyo.
ruu p2h mau disahkan di 12 april 2013, di rapat paripurna dpr ri menjelang penutupan waktu sidang ke-iii dpr ri tahun 2013-2013.
sebelum disahkan merupakan uu, kami ingin mendengar input daripada seluruh pihak, termasuk lsm dan menolak disahkannya ruu p2h ini, tutur herman khaeron.